Muhadjir, Moratorium UN, Ini Pernyataan JK

Advertisemen

Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Saat Kemendikbud masih berada di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, Ujian Nasional hanya dijadikan sebagai pemetaan indeks integritas. Namun hasil Ujian Nasional masih digunakan sebagai salah satu pertimbangan Perguruan Tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dilansir dari pikiran-rakyat dot com : Sejalan dengan konsep pemikiran Anies baswedan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy akan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan ujian nasional UN 2016/2017. Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.

Muhadjir menuturkan, hasil pengkajian terkait moratorium UN sudah diserahkan kepada presiden. Menurut dia, moratorium berlaku setelah ada kebijakan berupa instruksi presiden. “Sudah tuntas kajiannya, rencananya (UN) dimoratorium,” ujar Muhadjir, di Kantor Kemendikbud, Gedung A, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan hasil rapat terbatas (ratas) memutuskan untuk tidak menyetujui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) Ujian Nasional (UN). Sebaliknya, dalam ratas diputuskan bahwa pelaksanaan UN memang harus dikaji ulang agar hasilnya lebih maksimal. "Hasilnya (ratas) usulan moratorium (UN) itu tidak disetujui, tetapi disuruh kaji ulang," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (7/12).

Kata JK, UN masih menjadi tolok ukur standar untuk mengetahui tingkat pendidikan di negaranya. Oleh karena itu, pelaksanaan UN menjadi kebutuhan meningkatkan daya saing dalam dunia pendidikan dengan negara lain.

Lebih lanjut lagi, "Suatu negara apa pun butuh standar. Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana? Ada pemikiran yang agak terbalik begini, justru ujian itulah yang membikin standar. Dulu sejarahnya ujian nasional itu orang lulus dengan angka 3,5 jangan lupa. Kita setiap tahun naik setengah, setengah supaya mencapai standar nasional. Baru dengan itulah maka daerah memperbaiki fasilitasnya, supaya jangan banyak yang tidak lulus. Kalau tidak ada standar nya bagaimana memperbaikinya?" kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/11).

sunber 1

sumber 2

Advertisemen